Yusril Sindir SBY Soal
Kasus Simulator

Dwi
Suhaarto/Tbt — HARIANTERBIT.COM
Senin, 6 Agustus 2012 22:08 WIB
Senin, 6 Agustus 2012 22:08 WIB
JAKARTA — Pakar Hukum Tata
Negara, Yusril Ihza Mahendra, kembali bersuara lantang. Kali ini dia mendesak
Presiden SBY segera berkomunikasi dengan Polri dan KPK dalam kasus Simulator
SIM.
“Kalau presidennya punya
kewibawaan, tentu bisa berbicara kepada kedua institusi ini pada Kapolri maupun
KPK,” kata Yusril di Mabes Polri, Jakarta, Minggu (6/8).
Diakuinya, KPK memang
merupakan lembaga independen dan bukan bawahan Presiden. Namun Yusril
mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah orang yang bertanggungjawab
atas permasalahan di Indonesia.
“Untuk itu kalau dua
institusi kemudian berdebat, presiden bisa menggunakan kewibawaannya. Tentu
saja kalau presiden berwibawa,” ujarnya. Mengenai anggapan bahwa residen
nantinya dicap melakukan intervensi hukum bila ikut campur dalam permasalahan
tersebut, Yusril mengaku tidak sependapat.
“Jangan dilupakan bahwa
kejaksaan atau kepolisian adalah institusi di bawah Presiden,” ujarnya. Menurut
Yusril, Presiden dapat memberikan pendapat dan saran. Namun tidak dapat
melakukan intervensi pengadilan.
Sementara itu pemohon Uji
Materi Undang-undang KPK di Mahkamah Konstitusi (MK) Habiburokhman menilai
bahwa Presiden SBY terlampau lemah dan tidak tegas. Selain itu, fungsi
pemerintahan yang dikendalikan oleh SBY dinilai semakin tidak jelas menyusul
mengemukanya sengketa penyidikan perkara korupsi pengadaan simulator SIM antara
KPK dan Polri.
“Presiden itu terlalu
lemah, tidak tegas. Harusnya dia bisa panggil Kapolri dan mengingatkannya
supaya harus patuhi UU, biarkan kasus itu ditangani KPK,” ujar Habiburokhman di
Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (6/8).
EDITOR: MAGHFUR GHAZALI