Oleh karena itu, Pemprov DKI berupaya menghilangkan bottleneck itu dengan cara melebarkan jalan.
"Jadi itu namanya missing link. Jadi, ada beberapa jalan yang belum dibebaskan," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Rabu (20/3).
Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mencari perusahaan properti yang fasilitas khusus (fassus) dan fasilitas umum (fassum)-nya belum sesuai dengan aturan.
"Nah, mana yang kita mesti beli. Kita sudah punya titiknya. Dinas PU (Pekerjaan Umum) lagi kerjakan," tambahnya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku Pemprov masih terfokus untuk membangun fly over untuk Transjakarta yang ada di wilayah Ciledug.
Sementara itu, Wakil Direktur Lalu Lintas (Wadirlantas) Polda Metro Jaya, AKBP Sambodo Purnomo menyatakan, pembebasan lahan untuk menanggulangi bottleneck memang harus dilakukan.
"Ya kalau tanah negara lebih mudah daripada tanah rakyat," kata Sambodo usai bertemu dengan Ahok.
Sambodo mempersilakan Pemprov DKI untuk mengatur pembebasan tersebut. Menurutnya, pembebasan lahan ini diperlukan untuk menambah kapasitas jalan.
"Silakan Pemprov DKI, toh tujuannya sama, kemaslahatan rakyat banyak," tegasnya.
Sedangkan, Tim peneliti dari Universitas Trisakti merekomendasikan Pemprov DKI untuk melakukan studi kelayakan ekonomi dan melakukan desain akhir untuk kondisi jalur di titik kemacetan itu. Dikutip dari pemaparan tim itu, disebutkan beberapa titik yang penting, seperti pelebaran Kali Malang, under pass dan fly over Kuningan, fly over Pancoran, bottleneck Pancoran, dan Plaza Semanggi.