Rabu, 31 Oktober 2012

Bongkar Nama Anggota DPR Pemeras BUMN

 
Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengaku mengantongi 10 nama anggota DPR pemeras BUMN. Fraksi Hanura mendukung pengungkapan 10 nama anggota DPR pemeras BUMN ini oleh Dahlan Iskan.

"Saya dukung Pak Dahlan, bongkar saja," kata anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Hanura, Akbar Faisal kepada detikcom, Selasa (30/10/2012).

Menurut Akbar, partai Hanura tidak takut dengan issue yang menyebutkan anggotanya termasuk ke dalam 10 nama tersebut. Akbar menyakini partainya bersih dari tindakan seperti itu.

"Dari hasil survei mengatakan partai haruna paling bersih," papar Akbar.

Akbar mengatakan, nama-nama tersebut harus segera diungkapkan ke publik agar nantinya tidak menimbulkan fitnah. Tuduhan kepada ke-10 anggota dewan itu juga harus disertai bukti yang kuat.

"Harus dibuka agar tidak menimbulkan fitnah, kemudian buktikan keterlibatannya," ujar Akbar.

Akbar berharap pengungkapan ini tidak dilatarbelakangi dengan niat saling mempermalukan satu sama lain, tetapi lebih kepada usaha untuk memperbaiki negara. Akbar juga meminta jangan hanya membongkar orang-orang DPR, tapi usut juga orang-orang yang dinilai mencurigakan di BUMN.

"Jangan cuma bongkar DPR tapi di BUMN-nya sendiri juga," ucapnya.

Seperti diberitakan, Dahlan Iskan mengaku mengantongi 10 nama anggota DPR pemeras BUMN. Badan Kehormatan DPR akan memanggil Dahlan untuk mengungkap nama-nama tersebut. Dahlan Iskan sendiri telah menyampaikan bersedia membuka nama-nama anggota DPR bermasalah tersebut jika diminta.

Sebelumnya juga telah beredar SMS gelap yang mengatasnamakan Humas BUMN sebagai sumbernya. SMS tersebut berbunyi :

"Ini Inisial Anggota DPR RI yg memeras BUMN: AK, IM, SN, NW, BS (Golkar) PM, EV, CK (PDIP) AR, IR, SUR ( PKS) FA (HANURA) ALM, NAS, (PAN) JA, SG, MJ (PD) MUZ (GERINDRA) Info: Humas BUMN."

Namun pihak Humas Kementerian BUMN sendiri telah membantah keras bahwa mereka yang menyebar SMS ini. "Kami tidak pernah menyebarkan SMS tersebut. Kami tidak mau hubungan dengan DPR yang semakin kondusif menjadi hancur akibat SMS tersebut," tegas Kepala Humas Kementerian BUMN Faisal Halimi.