Menteri Badan Usaha Milik Negara memerintahkan PT Adhi Karya untuk
membangun monorail di Jakarta. Walaupun perusahaan pelat merah ini pisah
kongsi dengan PT Jakarta Monorail yang berencana membangun rute
Cawang-Kuningan. Dahlan menyuruh bawahannya membangun di koridor
Bekasi-Cawang.
Dahlan pun sesumbar pembangunan monorail lewat BUMN tidak memerlukan dana APBN. Perusahaan milik negara dinilai mampu membangun sendiri.
Dosen Transportasi Alfiansyah mengungkapkan, pembangunan transportasi oleh pihak swasta atau BUMN, ujungnya hanya pada pendekatan keuntungan keuangan perseroan bukan pada pelayanan publik. "Tetap akhirnya adalah soal tarif dan permintaan subsidi pemerintah," katanya.
Sepengetahuannya, tidak banyak negara yang membangun monorail. Moda transportasi ini hanya untuk mengangkut penumpang dalam jarak pendek atau hub antara satu lokasi strategis dengan lokasi lain."Malaysia dan negara Australia, Jepang, membangun monorel dengan jarak pendek," katanya.
Sehinga, memungkinkan jika monorail tidak akan mengangkut banyak penumpang dan bisa saja secara hitungan bisnis merugi bagi operator. "Makanya monorail harusnya dibangun 100 persen pemerintah," ungkapnya.
Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengingatkan Gubernur DKI Joko Widodo terkait rencana pembangunan monorail di ibu kota. Djoko menyarankan Jokowi mengambil pelajaran dari monorail yang beroperasi di Kuala Lumpur, untuk menghindari kerugian. Karena, masyarakat akan lebih memilih naik Transjakarta karena harga tiketnya lebih murah.
Dalam rencana awal, tiket monorail Cawang-Kuningan akan dipatok dengan harga Rp 10.000. Sedangkan kalau naik TransJakarta hanya Rp 3.500.
"Kejadian ini (merugi di tengah kota) terjadi di KL. Monorail yang hanya di tengah kota apakah ada penumpang sebanyak target mereka," katanya. Jakarta banyak yang menggunakan busway. Gubernur DKI harus membicarakan matang-matang dengan swasta," ucap Djoko kepada merdeka.com di Jakarta, Kamis (22/2).
Dia menceritakan, monorail di Kuala Lumpur, akhirnya diserahkan kepada pemerintah karena swasta terus merugi. Pemerintah yang akhirnya menanggung kerugian.
"Setelah merugi konsorsium memberikan kepada pemerintah. Padahal di sana tiketnya tidak sampai Rp 10.000. Ini karena di tengah kota mereka ada LRT yang lebih murah. Kita kan punya busway," katanya,
Alfiansyah menilai usulan Dahlan Iskan membangun monorel hanya lucu-lucuan saja, tidak harus disikapi secara khusus karena ini lebih menjelang 2014. Sehingga banyak usulan yang lucu.
"Pastinya BUMN akan menghitung keuntungan. Makanya mereka harus membukukan kajian detailnya seperti apa, jangan akhirnya masyarakat yang membayar besar atau anggaran pemerintah terserap ke sana," ungkapnya.
Dahlan pun sesumbar pembangunan monorail lewat BUMN tidak memerlukan dana APBN. Perusahaan milik negara dinilai mampu membangun sendiri.
Dosen Transportasi Alfiansyah mengungkapkan, pembangunan transportasi oleh pihak swasta atau BUMN, ujungnya hanya pada pendekatan keuntungan keuangan perseroan bukan pada pelayanan publik. "Tetap akhirnya adalah soal tarif dan permintaan subsidi pemerintah," katanya.
Sepengetahuannya, tidak banyak negara yang membangun monorail. Moda transportasi ini hanya untuk mengangkut penumpang dalam jarak pendek atau hub antara satu lokasi strategis dengan lokasi lain."Malaysia dan negara Australia, Jepang, membangun monorel dengan jarak pendek," katanya.
Sehinga, memungkinkan jika monorail tidak akan mengangkut banyak penumpang dan bisa saja secara hitungan bisnis merugi bagi operator. "Makanya monorail harusnya dibangun 100 persen pemerintah," ungkapnya.
Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengingatkan Gubernur DKI Joko Widodo terkait rencana pembangunan monorail di ibu kota. Djoko menyarankan Jokowi mengambil pelajaran dari monorail yang beroperasi di Kuala Lumpur, untuk menghindari kerugian. Karena, masyarakat akan lebih memilih naik Transjakarta karena harga tiketnya lebih murah.
Dalam rencana awal, tiket monorail Cawang-Kuningan akan dipatok dengan harga Rp 10.000. Sedangkan kalau naik TransJakarta hanya Rp 3.500.
"Kejadian ini (merugi di tengah kota) terjadi di KL. Monorail yang hanya di tengah kota apakah ada penumpang sebanyak target mereka," katanya. Jakarta banyak yang menggunakan busway. Gubernur DKI harus membicarakan matang-matang dengan swasta," ucap Djoko kepada merdeka.com di Jakarta, Kamis (22/2).
Dia menceritakan, monorail di Kuala Lumpur, akhirnya diserahkan kepada pemerintah karena swasta terus merugi. Pemerintah yang akhirnya menanggung kerugian.
"Setelah merugi konsorsium memberikan kepada pemerintah. Padahal di sana tiketnya tidak sampai Rp 10.000. Ini karena di tengah kota mereka ada LRT yang lebih murah. Kita kan punya busway," katanya,
Alfiansyah menilai usulan Dahlan Iskan membangun monorel hanya lucu-lucuan saja, tidak harus disikapi secara khusus karena ini lebih menjelang 2014. Sehingga banyak usulan yang lucu.
"Pastinya BUMN akan menghitung keuntungan. Makanya mereka harus membukukan kajian detailnya seperti apa, jangan akhirnya masyarakat yang membayar besar atau anggaran pemerintah terserap ke sana," ungkapnya.